Pengentasan Kemiskinan

Proyek/Program di Sektor Pengentasan Kemiskinan:

Australia-Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy (ANTARA) Program

Lebih dari separuh penduduk Indonesia yang berjumlah 210 juta rawan terhadap kemiskinan. Pada tahun 2002, Bank Dunia memperkirakan 53% penduduk atau sekitar 111 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan standar internasional yaitu US$ 2 per hari.

Kemiskinan bukan hanya sekedar masalah pendapatan Children playing in poor neighborhood dan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak memadai. Banyak penduduk miskin dan kurang mampu belum memiliki akses ke pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dan gizi yang cukup. Sekitar 25 juta penduduk Indonesia buta huruf. Hampir 50 juta jiwa menderita gangguan kesehatan, sementara jumlah yang sama tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Banyak komunitas tidak memiliki infrastruktur dasar yang memadai seperti penyediaan air bersih, sanitasi, transportasi, jalan raya dan listrik. Persepsi bias terhadap perempuan masih berlaku, sementara konflik sosial dan agama serta bencana alam telah menyebabkan jutaan penduduk mengungsi dan terjerumus ke lembah kemiskinan atau sangat rawan akan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan tetap merupakan komponen penting program kerjasama pembangunan dan akan dicapai melalui berbagai tujuan yang saling terkait:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan manajemen ekonomi dan mempercepat proses reformasi struktural;
Meningkatkan akuntabilitas dengan memperkuat lembaga dan praktek demokrasi;
Meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan modal sumber daya manusia penduduk miskin dan kurang mampu;
Mengurangi kerawanan dengan meredam dampak konflik, bencana alam dan lain-lain di antara masyarakat rawan kemiskinan.

Fokus peningkatan modal sumber daya manusia akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan di sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi dan melalui pendekatan bantuan sasaran khusus kabupaten dalam bentuk program baru pembangunan berfokus kabupaten melalui program baru Australia-Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy (ANTARA).

Dimulai tahun 2003, AusAID telah mendukung program-program pengentasan kemiskinan pemerintah dan kerangka kebijakan di tingkat nasional dan kabupaten. Dukungan ini meliputi penyediaan bantuan teknis untuk mendukung pengembangan dan implementasi proses Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP). Formulasi PRSP juga melibatkan donor-donor lain seperti Bank Dunia, JICA, ADB, CIDA, dan DFID.

Kontribusi AusAID untuk PRSP terdiri dari dua komponen. Pertama, penunjukan seorang ahli pengentasan kemiskinan yang akan menginformasikan pengembangan pendekatan area khusus dengan cara meningkatkan pengertian akan program-program pengentasan kemiskinan Pemerintah termasuk prioritasnya, dan dapat menjalin hubungan dan memberi input bagi pengembangan program pendekatan area khusus. Kedua, penunjukan seorang Senior Technical Advisor and Operational Support Specialist (melalui Bank Dunia) yang akan membantu Komisi Modal SDM PRSP. Komisi ini merupakan satu dari empat komisi yang didirikan Pemerintah Indonesia untuk merumuskan PRSP.

Halaman ini terakhir diperbaharui tanggal 16 Juli 2004