Government Partnerships Fund (GPF)

Anggaran	Sampai dengan AUD 50 juta
Awal Proyek	Maret 2005
Jadwal penyelesaian	Maret 2010
Instansi Terkait	Badan-badan Indonesia dalam Tata Kelola Ekonomi, Finansial dan Sektor Publik
Lokasi Utama	Tingkat Nasional

Latar belakang

Government Partnership Fund (GPF) adalah sebuah program lima tahun senilai AUD 50 juta untuk membangun kapasitas tata kelola ekonomi, keuangan dan sektor publik di Indonesia. Program ini merupakan hasil inisiatif dari Australia Indonesia Partnership (AIP).

Uraian

GPF menyediakan peluang bagi departemen-departemen dan badan-badan pemerintah Australia untuk melakukan pertukaran keterampilan, pengetahuan dan keahlian dengan lembaga-lembaga sektor publik yang penting di Indonesia, dan untuk membangun kemitraan kelembagaan jangka panjang.

Kegiatan-kegiatan GPF difokuskan pada membangun kapasitas tata kelola Indonesia dalam bidang ekonomi, keuangan dan sektor publik, dan prioritas-prioritas lain yang ditetapkan oleh Komisi Bersama. Kegiatan-kegiatan GPF mendapatkan persetujuan pembiayaan dari Sekretaris Komite dan harus mendapatkan ijin dari Pemerintah Indonesia. Kegiatan harus dirancang, direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama oleh badan-badan Australia dan Indonesia yang saling bermitra, memiliki fokus terhadap pengembangan dan memberikan manfaat jangka panjang.

Kegiatan-kegiatan ini pada umumnya dalam bentuk pelatihan dan bantuan teknis, termasuk di antaranya:

Magang, penugasan sementara, pemberian tugas khusus atau pelatihan untuk staf Indonesia di organisasi mitra Australia.
Penugasan staf Australia ke organisasi mitra di Indonesia.
Penugasan sementara staf Australia untuk membantu pengembangan, pelaksanaan dan pengintegrasian prosedur-prosedur atau metode-metode baru di Indonesia.
Penyediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk implementasi kegiatan-kegiatan tersebut.

Pencapaian/hasil-hasil

338 pejabat Australia dan Indonesia telah melakukan pertukaran keterampilan dan pengalaman dalam berbagai bidang keahlian, termasuk audit, penyusunan perkiraan dan pembuatan model makroekonomi, pengawasan pasar keuangan berbasis risiko, peninjauan prospektus, pengawasan dan penegakan peraturan, layanan Ombudsman, proses-proses Kabinet dan kebijakan moneter di dalam penetapan inflasi.
Pembentukan kemitraan antara 13 lembaga Pemerintah Federal Australia (sebagian bermitra dengan Pemerintah Negara Bagian) dan 16 lembaga Indonesia.

Halaman ini terakhir diperbaharui tanggal 22 Juni 2007