Kisah tentang Proyek-proyek AusAID

Menangani Terorisme

"Serangan teroris ke suatu negara adalah serangan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan. Seluruh bangsa di dunia harus bekerja sama untuk mengidentifikasi pelakunya dan membawanya ke pengadilan," Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan tentang resolusi dan konvensi anti-terorisme.

Program bantuan Australia terkait dengan beberapa proyek jangka panjang anti-terorisme di wilayah Asia Pasifik. Proyek-proyek ini membantu wilayah tersebut memahami dan merubah kondisi yang dapat menyuburkan terorisme. Peristiwa mengejutkan 11 September 2001 dan 12 Oktober 2002, memaksa masalah terorisme internasional masuk ke halaman depan setiap koran di wilayah Asia-Pasifik. Dunia saat ini sedang bergulat dengan masalah bagaimana mengalahkan terorisme global. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), sedang bekerja dengan anggota-anggotanya untuk mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk memerangi terorisme.

Saat ini, negara-negara diminta oleh PBB dan OECD untuk memperkuat bidang-bidang seperti pabean dan perbankan. Forum-forum regional seperti Forum Regional ASEAN dan APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik), juga telah menyepakati tindakan-tindakan anti-terorisme. Australia bekerja sama dengan tetangga-tetangganya untuk membantu memenuhi komitmen yang mereka sepakati untuk dilaksanakan.

Pemberian bantuan Australia di bidang-bidang seperti pabean dan keuangan akan membantu wilayah tersebut mengembalikan pertumbuhan dan percaya diri dan mengembangkan langkah-langkah anti-terorisme.

Indonesia

"Australia dan Indonesia percaya bahwa dengan bekerja sama secara efektif, kami, (dan) negara-negara di wilayah ini, dapat memberikan sumbangan berharga bagi perjuangan dunia melawan terorisme dan penciptaan dunia yang lebih damai dan aman," Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. N. Hassan Wirajuda.

Australia menyediakan bantuan untuk memerangi terorisme yang diperkirakan mencapai A$ 10 juta untuk periode empat tahun. Bantuan ini akan difokuskan di tiga bidang:

• Peningkatan kapasitas kepolisian Indonesia untuk memerangi terorisme dan kejahatan trans-nasional.
• Meningkatkan keamanan perjalanan dan pengawasan perbatasan melalui kerja sama di bidang transportasi, imigrasi dan pabean Indonesia.
• Dengan bantuan negara-negara lain, memperkuat sektor keuangan Indonesia dan mengembangkan langkah-langkah untuk membatasi aliran dana bagi para teroris.

Pada bulan Desember 2002, Indonesia dan Australia memimpin bersama Konferensi mengenai Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris yang diselenggarakan di Bali. Perwakilan dari 31 negara di wilayah tersebut menghadiri konferensi ini.

Asia Pasifik

Australia memberikan bantuan bagi negara-negara berkembang di wilayah Asia Pasifik untuk memastikan bahwa pihak penegak hukum, pabean dan imigrasi memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mendeteksi dan menangani orang-orang yang terlibat dalam kegiatan terorisme.

• Pada bulan Maret 2002, Australia, Amerika Serikat dan Selandia Baru, mensponsori lokakarya dalam mengembangkan langkah-langkah anti-terorisme bagi negara-negara Kepulauan Pasifik.
• Pertemuan Forum Kepulauan Pasifik bulan Agustus 2002 melahirkan Deklarasi Nasonini tentang Keamanan Regional. Deklarasi ini mengikat negara-negara Kepulauan Pasifik untuk bertindak bersama-sama dalam merespon tantangan keamanan. Anggota Forum Pasifik juga menyetujui pelaksanaan langkah-langkah anti terorisme yang disepakati secara internasional.
• Menyusul deklarasi ini, Australia memberikan bantuan untuk mendirikan kelompok kerja guna mengembangkan rencana regional menangani terorisme. Kerangka kerja regional ini mencakup contoh perundang-undangan dan bantuan dalam negeri untuk penyusunan undang-undang penanganan terorisme.
• Pemerintah Australia juga menyediakan bantuan bagi Forum Regional ASEAN, yang pada tahun 2002 menyelenggarakan lokakarya untuk peserta dari negara-negara ASEAN mengenai pencegahan dan peningkatan kemampuan memerangi terorisme.

Pencucian Uang

Australia menyediakan bantuan di seluruh wilayah Asia Pasifik untuk memberantas pendanaan teroris dan pencucian uang:

• Melalui program bantuannya, Australia telah menyediakan A$ 50,000 untuk lokakarya dan pertemuan yang diselenggarakan Kelompok Asia-Pasifik untuk Pencucian Uang.
• Di Papua Nugini, seorang penasihat Australia telah membantu pemerintah menyusun undang-undang “pemasukan kegiatan kejahatan” untuk mengatasi aliran dana dari kegiatan kejahatan internasional.
  Pabean

Pabean

Australia juga melaksanakan berbagai kegiatan pabean dan keimigrasian untuk mendukung atau melengkapi tujuan dari Secure Trade in the APEC Region (STAR). Kegiatan ini meliputi:

• Proyek pabean senilai A$ 1.45 juta di negara-negara berkembang ASEAN untuk memperbaiki prosedur dan proses administrasi pabean, dan membantu penerapan praktek standar internasional untuk pemeriksaan kargo/muatan.
• Penerapan sistem data pabean otomatis di Papua Nugini dan Pasifik.
• Perbaikan prosedur audit pabean di Indonesia.
• Lokakarya pendeteksian pemalsuan dokumen perjalanan yang diselenggarakan Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs (DIMIA) bagi pejabat di Indonesia, Thailand, Malaysia, Papua Nugini dan Vietnam.
• Uji coba sistem Advance Passenger Processing DIMIA Australia di Malaysia.
  Meningkatkan kerjasama antara DIMIA dan imigrasi serta aparat kepolisian Indonesia dalam mendeteksi warga negara ketiga, dan membagi informasi seputar penyelundupan manusia.
• Lokakarya tentang penilaian integritas bea cukai yang diselenggarakan oleh Dinas Pabean Australia untuk membantu Cina, Indonesia, Filipina dan Vietnam dalam mengisi Pedoman Penilaian Sendiri Organisasi Bea Cukai Dunia.
• Proyek di Cina untuk mengembangkan dokumen kargo elektronik yang memenuhi persyaratan baik pihak pabean maupun pelabuhan.

Artikel asli dimuat dalam majalah FOCUS, Musim Gugur 2003.

Halaman ini terakhir diperbaharui tanggal 20 Juni 2005.

© Commonwealth of Australia