ndonesia Update
edisi kali ini menampilkan informasi seputar:

Pesan Duta Besar Australia

Bulan ini kita memperingati Gempa Bumi Nias yang menelan ribuan korban pada tanggal 28 Maret 2005 lalu. Banyak rumah, jembatan, sekolah, dan rumah sakit yang semula bertahan saat kejadian gempa dan tsunami 26 Desember kemudian hancur akibat gempa Nias.

Saya baru saja kembali dari Nias 2 April lalu untuk memperingati satu tahun kecelakaan helikopter Sea King milik Angkatan Pertahanan Australia yang mengakibatkan 9 pria dan wanita meninggal dunia.

Keluarga dan teman dekat mereka hadir dalam acara memorial tersebut. Sembilan pahlawan Australia itu meninggal dunia saat menjalankan tugas kemanusiaan di Nias dengan menghantarkan berbagai  kebutuhan dasar dan medis beberapa hari setelah gempa bumi terjadi. Saat mengunjungi Australia tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan Medali Kemanusiaan Indonesia secara anumerta kepada para korban kecelakaan, yang tentunya sangat kami hargai.

Pemerintah Australia saat peringatan di Nias diwakili oleh Menteri yang mewakili Menteri Pertahanan Australia, Bpk. Bruce Billson MP, Kepala Pimpinan Angkatan Laut, Laksamana Muda Russ Shalders dan Kepala Pimpinan Angkatan Udara, Marsekal AU Geoff Shepherd. Saat kunjungan, Bpk. Billson mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Australia dan masyarakat desa Tuindrau di Nias Barat yang membantu korban yang selamat dari kecelakaan, dan sebagai ucapan terima kasih berbagai peralatan bertani diberikan kepada masyarakat Nias.

Kehadiran para pejabat tinggi Indonesia saat peringatan Nias mencerminkan kedalaman hubungan bilateral Indonesia-Australia. Peringatan ini mengingatkan kesamaan yang dimiliki oleh kedua negara sebagai teman dan tetangga.

Walau masih banyak yang perlu dilakukan, Nias kini berada di jalan pemulihan. Australia hadir untuk membantu membangun kembali prasarana lokal seperti sekolah dan jalanan serta membangkitkan kembali mata pencaharian.

Lebih dari $220juta saat ini telah dialokasikan oleh Pemerintah Australia untuk bantuan dan rekonstruksi akibat tsunami. Upaya kami adalah membantu memulihkan layanan kesehatan, pendidikan dan pemerintah daerah dan kami bekerjasama dengan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, menentukan kembali batas wilayah bangunan dan memperbaiki perumahan sementara.

Bill Farmer

Baca beritanya dalam Bahasa Inggris

Program ANTARA senilai $30 juta untuk mengurangi kemiskinan

Tanggal 9 Maret 2005 lalu, Duta Besar Australia, Bpk. Bill Farmer, meluncurkan program senilai $30 juta untuk mengurangi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Peluncuran ini ditandai dengan pembukaan kantor program ANTARA (Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy) di Kupang.

ANTARA merupakan bagian dari janji jangka panjang Australia untuk memperbaiki tata pemerintahan daerah dan propinsi, akses untuk pelayanan dasar, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Saat peluncuran program, Duta Besar Australia menyatakan Australia siap memberikan berbagai kegiatan baru dan fleksibel di NTT dan NTB di tahun kedepan.

Beberapa kegiatan yang siap didanai dan untuk implementasi awal adalah:

• Manajemen penyediaan barang-barang medis – untuk memperbaiki ketepatgunaan dan efektifitas pengadaan dan distribusi barang-barang medis.
• Bantuan wisata lingkungan hidup di Manggarai Barat – untuk meningkatkan peluang pengunjung dan meningkatkan kualitas UKM dan menjaga pelayanan wisata.
• Layanan khusus kesehatan dan pembedahan di NTT – untuk mendukung pengembangan ketrampilan para ahli medis dengan menyediakan layanan spesialis di bidang bedah plastik dan bedah rekonstruksi.
• Pengamanan pangan – berbagi informasi dan melakukan langkah-langkah pencegahan. AusAID juga membantu World Food Program setempat untuk dua tahun kedepan.

ANTARA akan dimulai di NTT dan secara berkala berkembang ke wilayah NTB. Melihat besarnya tantangan pembangunan yang dihadapi oleh kedua propinsi ini, bisa diantisipasi tahap kedua pelaksanaan program akan dibutuhkan saat tahap pertama berakhir tahun 2009.

Hubungi: john.maxwell@anu.edu.au

Baca beritanya dalam Bahasa Inggris

Kontrak perbaikan jalan nasional dimenangkan

AusAID dan Bina Marga menyerahkan kontrak pertama untuk program perbaikan jalan nasional senilai $328 juta yang akan membenahi sekitar 2,000 km jalan dan 4,5 km jembatan nasional.

URS Asia Pacific, perusahaan yang memberikan layanan teknis dan konsultasi lingkungan, memenangkan kontrak sebesar $8.7 juta untuk merancang perencanaan teknis, dampak lingkungan dan evaluasi sosial. Pada bulan April, berbagai lokasi berpotensi akan dievaluasi dan kemudian rancangan teknis akan menyusul.

Hubungi: gita.nasution@aiprd.or.id

Baca beritanya dalam Bahasa Inggris

Perkembangan Perjanjian Kerjasama Dana Pinjaman

Kemajuan diperoleh saat para pejabat Australia dan Indonesia bertemu di Jakarta bulan Maret lalu dalam rangka negosiasi ketiga untuk membahas konsep Perjanjian Kerjasama Dana Pinjaman. Perjanjian ini memberikan perincian luas mengenai prinsip, persyaratan,dan kondisi dari dana pinjaman AIPRD sebesar $500 juta. Pinjaman ini sangat lunak karena tidak dikenakan bunga maupun biaya dan bisa dibayar kembali dalam kurun waktu 40 tahun dengan masa tunggu 10 tahun.

Dana pinjaman tersebut diperkirakan akan dipakai untuk membiayai dua program infrastruktur besar di Indonesia - Proyek Perbaikan Jalan Nasional di Indonesia Bagian Timur (EINRIP) dan Program Pendidikan Dasar (BEP) – dan kesepakatan pembiayaan tambahan akan perlu dinegosiasikan untuk kedua program tersebut.

Kesepakatan Pembiayaan Proyek sudah mulai dikerjakan untuk Program Pendidikan Dasar, dan sebuah lokakarya telah diadakan bulan maret lalu untuk memperkenalkan konsep awal kepada Pemerintah Indonesia.

Hubungi: tim.eldridge@ausaid.gov.au

Baca beritanya dalam Bahasa Inggris

Tender Pendidikan Dasar

Program Pendidikan Dasar direncanakan membantu Pemerintah Indonesia menerapkan komitmen wajib belajar sembilan tahun seperti yang tertera dalam rencana pendidikan nasional lima tahun, RENSTRA. Institusi pelaksana program adalah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Program ini terdiri dari $200 juta dana pinjaman AIPRD dan lebih dari $100 juta dana hibah, dilengkapi dengan dana tambahan AusAID untuk mendukung kualitas pendidikan, serta perbaikan tata pemerintahan dan kebijakan yang dipimpin oleh kedua kementerian tersebut.

Keterangan foto: Pelajaran Bahasa, Ngada, Flores.

Rancangan keseluruhan program akan difinalisasi bulan April dan pembuatan konsep kini berada di tingkat proyek kesepakatan perjanjian. Persiapan program sudah mulai berjalan, termasuk didalamnya persiapan buku pedoman program yang disiapkan oleh konsultan bersama dengan Depdiknas dan Depag.

Tender kontraktor pengelola ditutup pada tanggal 13 Maret 2006 dan proses seleksi kini sedang berjalan. Kontraktor pengelola akan menyediakan dukungan teknis dan layanan konsultasi.

Hubungi: grant.morrison@ausaid.gov.au

Baca beritanya dalam Bahasa Inggris

Dukungan Australia untuk desentralisasi

AusAID baru-baru ini menjadi anggota dewan Decentralisation Support Facility (DSF) di Jakarta. DSF merupakan upaya bersama multi-donor untuk mendukung desentralisasi di Indonesia. Para mitra yang termasuk didalamnya adalah Bank Pembangunan Asia / ADB, Belanda, UNDP, Bank Dunia, dan Dfid. Direktur bagian Pembangunan Daerah dan Kesehatan adalah perwakilan AusAID di dewan DSF.

DSF (sesuai dengan Deklarasi Roma dan Paris dalam Efektifitas Bantuan) bertujuan untuk mengharmonisasikan dukungan donor untuk strategi desentralisasi, pemerintahan yang baik dan upaya pengurangan kemiskinan Pemerintah Indonesia. Fokus DSF saat ini adalah:

• menyediakan berbagai pengetahuan dan layanan penelitian
• memfasilitasi harmonisasi program baru ataupun yang sedang berjalan
• mendukung desentralisasi yang muncul dalam bidang perencanaan, anggaran, dan pengelolaan sumber dana untuk desentralisasi
• memperkuat lingkungan kebijaksanaan pemerintah daerah
• mendukung akuntabilitas melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, DSF akan berperan sebagai “fasilitator” dan bukan sebagai “institusi pelaksana”.

Hubungi: debbie.bowman@aiprd.or.id

Baca beritanya dalam Bahasa Inggris

Perkembangan di kemitraan sektor umum

Program Dana Kemitraan Pemerintah atau GPF telah menyetujui sembilan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki kapasitas institusi publik dan hubungannya dengan institusi Australia. Kegiatan-kegiatannya meliputi model perekonomian dan ramalannya, reformasi sektor publik, pengawasan lembaga keuangan non-bank, audit, negosiasi kesepakatan perdagangan bebas, dan kebijakan moneter.

Program GPF juga mendukung 3 kunjungan, salah satunya membawa 8 pejabat senior Indonesia yang bertanggungjawab atas kebijakan pusat dari Kantor Kabinet Indonesia, Sekretariat Negara, dan Kantor Kepresidenan mengunjungi Canberra untuk melihat proses koordinasi kebijakan di Australia. Kunjungan atas undangan Departemen Perdana Menteri dan Kabinet Australia atau PM&C ini, memberi kesempatan para partisipan untuk berbagi pengalaman di sektor publik dalam sistem Pemerintahan Australia dengan harapan memberikan gambaran kerjasama reformasi bersama dengan Pemerintah Indonesia. PM&C dan ketiga lembaga Indonesia itu kini sedang melihat kemungkinan bidang kerjasama yang diperoleh dari kunjungan tersebut.

Keterangan foto: Para pejabat tinggi dari Kantor Kabinet Indonesia, Sekretariat Negara dan Kantor Kepresidenan mengunjungi Departemen Perdana Menteri dan Kabinet Austrlia di Canberra. Foto oleh: AUSPIC

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia juga menyelenggarakan lokakarya dengan Departemen Perindustrian di Jakarta dengan tujuan memahami persyaratan-persyaratan negosiasi dan kesimpulan dari Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Lokakarya itu diikuti oleh 40 peserta dari berbagai lembaga Indonesia. Seusai lokakarya, para peserta menginginkan adanya kegiatan lanjutan seperti pembangunan kapasitas dalam teknik negosiasi dan implementasi FTA.

Baca beritanya dalam Bahasa Inggris

Lokakarya dasar– Program Penelitian Tata Pemerintaha

Universitas Nasional Australia menyelenggarakan lokakarya untuk Program Penelitian Tata Pemerintahan dari Pusat Australia Indonesia untuk Pemerintahan.

Program Penelitian Pemerintahan ini menggabungkan peneliti-peneliti Australia dan Indonesia agar lebih menginformasikan kebijakan dalam pemerintahan dan pembangunan, menguatkan penelitian di Indonesia dan memperbaiki hubungan kedua negara.

Lokakarya ini membahas tata cara pengelolaan program, seleksi proyek, keterlibatan pihak-pihak terkait, dan penyebaran informasi ke masyarakat umum. Karyawan AIPRD Jakarta dan Canberra akan berkonsultasi dengan pejabat Pemerintah Indonesia dan pihak terkait lainnya dalam rancangan program ini.

Hubungi: Cameron.hillCBR@ausaid.gov.au

Baca beritanya dalam Bahasa Inggris

Perkembangan Sekretariat AIPRD

Saat mendirikan AIPRD, para Menteri Australia menyetujui pembentukan sekretariat (Februari 2005) yang bertugas mengkoordinasi dan menyiapkan rekomendasi kebijakan yang akan dibahas oleh Panitia Sekretaris dan para Menteri Australia yang menjadi wakil di Komisi Gabungan.

Bekerjasama dengan pejabat Pemerintah Indonesia, hasil kerja sekretariat selama tahun 2005 terhitung sukses memfasilitasi pendekatan keseluruhan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan masalah strategi dan kebijakan AIPRD, termasuk tata pemerintahan, pengelolaan dana dan prioritas, Kerangka Kerjasama, negosiasi Perjanjian Kerjasama Dana Pinjaman,dan komitmen sebesar $950 juta.

Pekerjaan ini dilakukan oleh masing-masing unit program dan manager di AusAID. Pengelolaan kontrak, anggaran, kualitas bantuan, dan resiko dilakukan melalui pendekatan AusAID. Direktur Jenderal AusAID (Wilayah Asia), Bpk. Murray Proctor, saat ini membawahi sekretariat, dan didukung oleh Ibu Allison Sudradjat, Kepala Pimpinan AusAID Indonesia di Jakarta.

Hubungi: Cameron.hillCBR@ausaid.gov.au

Baca beritanya dalam Bahasa Inggris

Fasilitas Pengembangan Hukum Indonesia Australia

Rapat Dewan Penasehat ketiga yang membahas Fasilitas Pengembangan Hukum Indonesia Australia atau LDF diadakan di Jakarta, 23 Maret 2006. Dewan penasehat terdiri dari AusAID, BAPPENAS, dan berbagai pakar hukum Indonesia yang berasal dari pemerintah, akademia, dan masyarakat umum. Dewan Penasehat sangat puas dengan perkembangan LDF, yang mulai berjalan sejak Mei 2004 lalu dan bertujuan untuk menguatkan kapasitas lembaga pemerintahan Indonesia dan masyarakat umum untuk mendukung reformasi hukum dan melindungi hak asasi manusia.

LDF berfokus pada tema akses keadilan, hak asasi manusia, anti korupsi, dan kejahatan antar negara. Sejak berdiri, LDF telah memfasilitasi berbagai kunjungan pejabat Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Australia, turut mengembangkan buku panduan Bantuan Hukum; mendukung masa belajar di Geneva bekerjasama dengan International Service for Human Rights; melakukan pelatihan di Jakarta dan Australia untuk para jaksa dan hakim yang menangani isu kejahatan antar negara, dan banyak kegiatan lainnya. Dengan adanya para penasehat dari Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan KPK di LDF membantu lembaga ini untuk terus mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga Pemerintahan Indonesia yang berperan penting dalam reformasi hukum.

Hubungi: Shayne.McKenna@dfat.gov.au; Nerida.Dalton@ausaid.gov.au

Baca beritanya dalam Bahasa Inggris

Brosur Kerangka Kerjasama baru

versi pendek dari Kerangka Kerjasama telah terbit dalam bahasa Indonesia dan akan didistribusikan kepada lembaga-lembaga Pemerintah Indonesia, lembaga donor, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan program bantuan Australia..

Dalam brosur ini tercantum cara bekerja, tujuan, dan prinsip kerja AIPRD dan juga beberapa bidang kerjasama. Informasi lebih jauh mengenai AIPRD dan program bantuan Australia lainnya dapat diperoleh di versi lengkap dokumen Kerangka Kerjasama AIPRD yang dikeluarkan oleh para Menteri Indonesia dan Australia di Jakarta bulan Desember lalu.

Untuk memperoleh brosur ataupun versi lengkap Kerangka Kerjasama ini, silahkan menghubungi Mia Salim melalui email: mia.salim@aiprd.or.id atau mia.salim@dfat.gov.au.

Baca beritanya dalam Bahasa Inggris

Keberangkatan pemenang beasiswa

Tanggal 29 Maret lalu, Perwakilan Tertinggi AusAID memberangkatkan 88 pemenang beasiswa untuk memulai masa belajarnya di Australia. Ke-88 pemenang Australia Partnership Scholarship (APS) dan 22 pemenang Australia Development Scholarships (ADS) ini telah menyelesaikan pelatihan bahasa Inggris mereka.

Pemerintah Australia memberikan beasiswa kepada 300 orang Indonesia berpotensi setiap tahunnya melalui program ADS. Dan di awal tahun 2005, Pemerintah Australia sepakat untuk memberikan 600 beasiswa tambahan untuk Indonesia melalui program APS untuk kurun waktu 2 tahun sebagai bagian dari paket bantuan $1 milyar yang diumumkan selepas bencana tsunami.

Ronde kedua program APS dijadwalkan untuk dibuka pada 8 Mei hingga 7 Juli 2006. Sementara pembukaan pendaftaran beasiswa program ADS akan dibuka mulai 19 Juni hingga 8 September 2006. Program beasiswa Australia memberikan prioritas kepada para wanita dan masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah timur.

Hubungi: heny.azis@aiprd.or.id

Baca beritanya dalam Bahasa Inggris

Perkembangan di Aceh

Kontribusi Australia untuk rekonstruksi Aceh dan Sumatra Utara sangatlah signifikan. Hingga kini lebih dari $220 juta telah dialokasikan untuk berbagai kegiatan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Di bulan-bulan kedepan, Indonesia Update akan terus menampilkan berbagai proyek di Aceh, dimulai dengan bulan in di bidang pendidikan.

Sebuah program besar yang berfokus untuk memulihkan layanan pendidikan di Aceh menyediakan fasilitas untuk pengajar, merenovasi dan membangun kembali sekolah, menerapkan strategi agar anak-anak tetap bersekolah, serta memperbaiki pengelolaan sekolah. Fokus kegiatan kami adalah di sub-sektor pendidikan Islam, yang mendidik sekitar 50% murid yang sebagian besar adalah anak-anak miskin di Aceh.

Pemerintah Australia sangat terlibat dalam pembangunan kembali gedung dan fasilitas sekolah. Beberapa rekonstruksi dan rehabilitasi sekolah sedang berjalan dan akan dimulai di 7 sekolah; 3 diantaranya adalah sekolah asrama perempuan yang dijadwalkan selesai bulan Agustus 2006.

Keterangan foto 1 dan 2 - Sebuah program besar yang berfokus untuk memulihkan layanan pendidikan di Aceh menyediakan fasilitas untuk pengajar, merenovasi dan membangun kembali sekolah, menerapkan strategi agar anak-anak tetap bersekolah, serta memperbaiki pengelolaan sekolah. Foto oleh: Peter Davis

Memulihkan kembali fasilitas universitas-universitas di Aceh juga merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Australia. Salah satunya dengan memperbaiki dan melengkapi perpustakaan, menyediakan fasilitas perumahan untuk para pengajar dan karyawan universitas, dan memberi dukungan pengajaran lainnya. Baru-baru ini, pembangunan Laboratorium Pengajaran Mikro di Fakultas Pendidikan Universitay Syiah Kuala dimulai gunanya adalah untuk memperbaiki kualitas para pengajar.

Berbagai kegiatan pelatihan untuk para pengajar juga dilakukan. Sebagai contoh, sebuah program yang mendukung pengembangan profesional guru-guru SMP di beberapa sekolah sudah dimulai, dengan fokus mengembangkan ketrampilan guru di pelajaran matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa Inggris.

Australia juga bekerjasama dengan UNICEF dan kantor pendidikan propinsi untuk meningkatkan Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan. Sebuah sistem informasi yang efektif sangat dibutuhkan guna menyediakan informasi tentang berbagai masalah pendidikan seperti kehadiran murid dan jumlah anak murid yang putus sekolah, kinerja murid, isu jender, dan kebutuhan pelatihan guru, dan tentunya akan membantu pengembangan kebijakan dan memperbaiki pengelolaan pendidikan di Aceh.

Sebuah proyek percobaan juga sedang dilaksanakan di Bireuen untuk melakukan pemetaan sekolah dan bekerjasama dengan masyarakat merencanakan perbaikan sekolah. Ini merupakan langkah awal untuk membangun sekolah-sekolah dan melakukan berbagai kegiatan lainnya untuk memperbaiki pendidikan di wilayah konflik Aceh. Proyek percobaan ini merupakan bagian dari Program Pendidikan dan Masyarakat senilai $10 juta.

Keseluruhan biaya yang dialokasikan untuk pemulihan layanan dan prasarana pendidikan di Aceh adalah sekitar $33 juta.

Hubungi: virginia.sprague@ausaid.gov.au

Baca beritanya dalam Bahasa Inggris

Diproduksi oleh